Masyarakat desa setiawaras bersama Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT) melayangkan surat permohonan Audensi di gedung DPRD kab Tasikmalaya, M Rizky firmansyah selaku ketua GMKT menjelaskan bahwa, betul adanya masyarakat yang meminta bantuan untuk menggali dengan adanya kecurigaan masyarakat kepada kepala desa yang di indikasi korupsi dari pembangunan Gor Desa setiawaras yang bersumber dari dari dana desa sebesar Rp.448.000.000,00 ( Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ).
Berawal dari laporan warga saat menjelaskan kepada kami, masyarakat beberapa kali meminta RAB kepada aparat desa namun tak kunjung mendapatkan hasil katanya harus se ijin kepala desa,dan Pelaksana kegiatan juga tidak memperlihatkan apa yang di harapkan masyarakat,padahal masyarakat sesuai aturan perundang-undangan berhak ikut mengawasi pembangunan yang di lakukan di desa apalagi pembangunan tersebut bersumber dari ADD.
M rizky firmansyah selaku ketua Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT) beliaupun langsung memuat informasi kedalam media yang mana inspektorat jangan tumpul dalam pengawasan,sejauh ini. inspektorat di dalam melakukan audit tidak propesional,yang mana inpektorat dalam melakukan audit kepada seluruh desa selalu di jadikan ajang silaturahmi,. jika benar inspektorat bekerja sesuai tupoksinya maka lakukan dan berikan laporannya atau perlihatkan kepada masyarakat agar terang benderang sebagaimana undang-undang tranparasi publik.
tutur M rizky ” kamipun sudah mengirimkan surat kepada Komisi satu DPRD kabupaten tasikmalaya,untuk mempasilitasi Audensi dan memanggil inspektorat dan kepala desa juga di sertai Ketua dewan komisi satu,
Tuntutan pertama kami : tidak lain kami akan meminta kepada kepala desa untuk membuka RAB pembangunan Gor tersebut di depan kami semua,serta Nota pembelian Barang yang di gunakan sesuai spesipikasi dalam RAB
Tuntutan yang ke dua kami : akan meminta agar inspektorat memperlihatkan hasil audit bulan kemarin,dan jika inspektorat tidak memperlihatkan maka kami akan meminta kepada inspektorat untuk mengaudit secara langsung di depan yang terhormat ketua komisi satu DPRD kabupaten tasikmalaya,atau kami akan tunggu dengan waktu 1x24jam.
kamipun akan mendorong DPRD kabupaten tasikmalaya khususnya Komisi satu jika di temukan adanya penyelewengan anggaran atau terindikasi korupsi maka kami atas nama pergerakan sekalipun pemerhati akan meminta untuk memanggil BPK dan Unit tipikor agar dilakukan penangkapan di tempat pada hari itu juga.
adapun pengerjaan ini di lakukan oleh CV EDLIN CIPTA PERSADA yang berdomisili di Bandung, kepala desa setiawaras sewaktu mengadakan lelang telah memutuskan CV EDLIN CIPTA PERSADA yang mana rekanan ketua LPMdes adalah pemenangnya,namun anehnya pihak perusahaan setelah di berikan SPK oleh kepala desa,perusahaan malah menyerahkan kembali kepada ketua LPM dalam melakukan pembelanjaan semua kebutuhan material tersebut.
padahal ketua LPMdes tidak ada pengalaman dalam melakukan pembangunan gedung atau tidak tau tentang spesipikasi bahan material,hanya saja ketua LPMdes Desa setiawaras adalah pensiunan anggota polri,
pihak perusahhan yang pernah mendatangi rumah saya kata rizky ketua GMKT,pihaknya sempat menjelaskan bahwa semua uang untuk pembelanjaan dan pembayaran HOK Hak orang Kerjapun pihaknya mempercayai kepada ketua LPMdes. padahal sebelum terjadinya lelang pihak perusahaan di datangi oleh ketua LPMdes,ujarnya Minta tolong saya ada kerjaan pembangunan gor di desa. pihaknyapun menyetujui dengan tawaran tersebut,dan pada akhirnya perusahaan putra daerah tersingkirkan oleh perusahaan luar.
